SE2026: Saatnya pelaku usaha berperan dalam menyusun masa depan bisnis berbasis data

 Oleh: Dr. Andri Yudhi Supriadi, SE, ME, Warga Depok

Bayangkan menjalankan usaha tanpa tahu berapa banyak pesaing, sektor yang tumbuh cepat, atau wilayah yang menjanjikan untuk ekspansi. Keputusan hanya berdasar insting, bukan data. Di dunia bisnis yang dinamis, keputusan tanpa data ibarat berlayar tanpa kompas.

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat penting, bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga untuk seluruh pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga korporasi besar. Dari Mei hingga Juli 2026, petugas BPS akan mengunjungi unit usaha secara langsung untuk wawancara atau pengisian kuesioner digital guna mempercepat dan menjaga kualitas data.

Sensus ini akan mendata seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian di Indonesia—mulai dari struktur dan karakteristik usaha hingga transformasi digital dan lingkungan bisnis. Pelaku usaha cukup menyiapkan data dasar seperti jenis usaha, jumlah tenaga kerja, estimasi pendapatan, penggunaan teknologi digital, serta tantangan dan prospek usaha ke depan. Semua data dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan hanya disajikan dalam bentuk agregat.


Dari Data Menjadi Daya Saing

Banyak pelaku usaha masih melihat sensus sebagai kegiatan pemerintah semata. Padahal, hasil SE2026 dapat menjadi sumber informasi strategis untuk peta pasar, posisi usaha di tengah kompetisi, dan peluang investasi baru.

Data jumlah dan skala usaha di setiap wilayah membantu mengetahui tingkat persaingan dan potensi pasar. Apakah daerah tertentu sudah jenuh atau masih terbuka peluang untuk usaha baru? Informasi ini memungkinkan pengusaha mengambil keputusan ekspansi dengan risiko lebih terukur.

Selain itu, data juga memuat profil digitalisasi usaha—mulai dari penggunaan teknologi informasi, e-commerce, hingga inovasi ramah lingkungan. Ini menjadi bahan refleksi bagi pengusaha: apakah usaha sudah cukup digital dan kompetitif secara daring? Perbandingan dengan data nasional membantu pelaku usaha menilai daya saing dan menentukan langkah perbaikan.

Membuka Peluang Investasi dan Kolaborasi

SE2026 menampilkan gambaran ekonomi daerah secara rinci. Investor dan pelaku industri dapat melihat sektor yang tumbuh pesat di wilayah tertentu, seperti perdagangan digital di kota menengah, industri kreatif di daerah wisata, atau jasa logistik di kawasan industri baru.

Data ini membuka peluang investasi dan kemitraan baru. Usaha kecil dan menengah dapat meyakinkan mitra dan lembaga keuangan mengenai potensi bisnisnya. Korporasi besar dapat menggunakan data sebagai dasar analisis pasar sebelum ekspansi atau merger.

Data untuk Semua, Bukan Sekadar Angka

BPS menegaskan bahwa data sensus akan dijaga kerahasiaannya dan disajikan secara agregat, bukan data per individu. Tujuannya bukan untuk pajak atau pengawasan, melainkan untuk membangun basis data ekonomi nasional yang dapat digunakan bersama oleh pemerintah, akademisi, investor, dan pelaku usaha.

Dengan partisipasi aktif, data yang dihasilkan semakin akurat dan relevan, lalu kembali ke pelaku usaha dalam bentuk informasi pasar yang lebih tepat, perencanaan bisnis yang lebih baik, dan penguatan daya saing.


Saatnya Menjadi Bagian dari Ekosistem Data

Kita sering mendengar istilah “data is the new oil”—sumber daya paling berharga di era digital. Namun, data hanya bernilai jika lengkap, akurat, dan digunakan.

SE2026 adalah kesempatan besar bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem data nasional yang mendukung ekonomi transparan, efisien, dan kompetitif.

Mengisi sensus bukan sekadar memenuhi kewajiban statistik, tapi juga berinvestasi untuk masa depan usaha sendiri.

Dari data yang dikumpulkan hari ini, lahir keputusan bisnis yang lebih bijak esok hari.

Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya menghitung jumlah usaha di Indonesia. Ini adalah upaya kolektif memahami arah dan denyut nadi ekonomi bangsa. Ketika pelaku usaha berpartisipasi dan memanfaatkan hasilnya, data bukan milik lembaga statistik, melainkan milik seluruh pelaku ekonomi yang ingin tumbuh bersama.




Data, Informasi, Knowledge, Wisdom

Oleh : Sonny Harry Budiutomo Harmadi (Wakil  kepala BPS)




Nama : Joni umur 21 Tahun Gula Darah 132, Ini lah Namanya Data. Bermakna? tidak..

Ada angka referensi yang mencatat bahwa gula darah usia 21 tahun harus dibawah 200 (normal), berarti gula darah Joni Normal. Data diberi referensi menjadi Informasi...


Kenapa masih sakit? apa dokter ambil keputusan dari data informasi di atas? tentu tidak..dokter butuh data dan informasi lain. Periksa lagi Kolesterol 97 refernsi <200. Normal

Leukosit (sel darah putih) 13.000. referensi normal 6000.
Apakah Dokter ambil keputusan dari data gula darah? tidak

apakah Dokter ambil keputusan dari data gula darah dan Kolestrol? tidak

Begitu leukosit diatas normal, berarti ada masalah inveksi..

Intinya Dokter mengambil keputusan dari kumpulan data dan informasi...

Kumpulan informasi menjadi PENGETAHUAN
Keputusan diambil bukan dari data tapi dari pengetahuan

Jika kita dibekali banyak kumpulan informasi maka akan menjadi siswom. Banyak belajar agar menjadi bijaksana.








Mutant Statistics

Oleh Jousairi Hasbullah


Interpretasi data yang keliru akan menyebabkan keliru pula pemahaman dan kesimpulan tentang suatu persoalan. Masyarakat akan bingung. Perencanaan pembangunan yang dirancang juga akan salah arah dan kurang cerdas. 

Terkait interpretasi data, cukup menggelitik membaca tulisan Rieke Diah Pitaloka (RDP) di Kompas (31/7) berjudul ”Impersonalisasi Kaum Papa”. Menurutnya, data kemiskinan BPS menyesatkan. Teknik pengukuran garis kemiskinan dari Susenas telah mereduksi pengertian kemiskinan sebagai degradasi kualitas hidup manusia secara nonkuantitatif dan personal.

Definisi bekerja yang digunakan BPS juga dipandang menyesatkan karena mengabaikan mereka yang berpendapatan rendah dan membutuhkan bantuan. Akibatnya, Jahra, penderita tumor ganas di mata kiri, mengalami kesulitan pengobatan karena namanya tidak tercantum di dalam data penerima Jamkesmas. Kemiskinan dan pekerjaan Data kemiskinan BPS yang oleh RDP dihubungkan dengan kasus Jahra cukup sulit dipahami bagaimana mengaitkannya secara langsung. 

Angka kemiskinan BPS, yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, adalah data kemiskinan makro yang bersifat agregatif, tidak dapat dan memang tidak ditujukan untuk menggambarkan kemiskinan orang per orang. Hampir tidak ada kaitan antara data makro Susenas yang diperoleh dari proses sampling survei yang diulas oleh RDP dan kasus individual yang dialami oleh Jahra. Ini mengindikasikan tantangan besar kita terkait bagaimana memahami data.

Mungkin yang dimaksud oleh penulisnya adalah data mikro jumlah penduduk miskin hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS 2008). Jika demikian, data jenis ini pun tidak seharusnya diterjemahkan sebagai satu-satunya rujukan. Jangankan dalam masa dua tahun, setiap semester data jumlah penduduk miskin akan mengalami perubahan di lapangan. Mereka yang semula dikategorikan sebagai miskin, dalam beberapa bulan dapat berubah menjadi tidak miskin atau sebaliknya. 

Data PPLS 2008, yang sudah dua tahun usianya, yang dikumpulkan BPS, akan lebih ideal jika dipandang sebagai panduan awal yang memang diperlukan untuk mengeksekusi program bantuan. Di sisi lain, mereka yang tidak miskin, tetapi tengah mengalami kesulitan seperti penduduk cacat, anak-anak yatim dari keluarga sederhana, penduduk yang tertimpa musibah, atau mereka yang tiba-tiba mengalami kesulitan memang perlu dibantu. Ini memerlukan semacam kebijakan khusus dari instansi pengelola program atau pemerintah daerah untuk dapat menambah ragam tipologi manusia sasaran dan kemungkinan menambah usulan anggaran. Jumlah populasi penduduk seperti ini idealnya dihitung dengan cara berbeda dari ukuran yang digunakan untuk menentukan kemiskinan.

Kemiskinan memiliki multidimensi dan sulit diukur. Karena kesulitan tersebut, dunia menggunakan ilmu statistik dengan batasan-batasan tertentu, yang umumnya didasarkan pada kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. BPS menghitung angka kemiskinan, makro dan mikro, atas dasar kebutuhan primer tersebut pada interval waktu tertentu dan tidak menggunakan ukuran di luar standar yang ada, termasuk tidak mengukur mereka yang dalam kategorisasi Amartya Sen sebagai yang tengah dililit kesulitan, apalagi kesulitan sesaat. Poverty tidak sama dengan difficulty atau sudden difficulty.

Ukuran terkait penduduk yang bekerja, yang dipersoalkan oleh RDP, dengan definisi minimal 1 jam dalam seminggu dan dilakukan secara berturut-turut juga bukan masalah. Statistik berkepentingan menunjukkan seberapa besar mereka yang bekerja dengan jam kerja yang paling rendah, dan pendekatan tersebut justru memperkaya pemahaman terhadap permasalahan ketenagakerjaan. 

Upah dan jenis pekerjaan yang diklaim RDP sangat menentukan kemiskinan seseorang memang benar dan itu secara tidak langsung telah diperhitungkan. Sekumpulan variabel untuk mendapatkan angka kemiskinan individual pada PPLS 2008 telah merefleksikan pendapatan yang rendah, jenis pekerjaan serabutan, dan varian ketertinggalan pencapaian sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

”Mutant Statistics” Angka kemiskinan makro tidak dapat langsung dihubungkan dengan kasus orang per orang. Fokusnya berbeda. Di sini dirasakan, pemahaman kita terhadap data sangat diperlukan. Enrico Giovannini, Kepala Divisi Statistik Organisation for Economic Co-operation and Development, mengatakan, salah satu tantangan besar dunia sekarang ini bukan terletak pada kualitas data statistik resmi saja, melainkan semakin banyak kelompok di masyarakat, yang suaranya mendominasi opini publik, yang salah dalam menginterpretasikan data statistik. 

Dalam sebuah artikel berjudul Statistics and Politics in a ”Knowledge Society”, Giovannini bahkan mengatakan: ”Data based on shaky methodology can be quoted in public debate as ’fact’. Even correct data can be incorrectly interpretated, resulted in what some call as ’mutant Statistics’” (interpretasi yang tidak sebenarnya dan dicampur dengan interpretasi personal). PBB melalui 10 fundamental principles of official statistics memberi peringatan kuat: ”The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics”.

Kita memahami kegundahan Rieke Diah Pitaloka, tetapi kita juga semakin memahami bahwa dibutuhkan rekonsiliasi besar antara BPS sebagai produsen data dan para pemerhati pembangunan untuk senantiasa meletakkan pemaknaan data pada tempat yang semestinya.

Sumber :
https://internasional.kompas.com/read/2010/08/11/0250425/index.html?page=2

Susenas: Ketika Data Berbicara tentang Isi Piring dan Isi Kebijakan


Pernahkah kita membayangkan bagaimana pemerintah tahu bahwa garis kemiskinan itu mendekati Rp600 ribu per kapita per bulan, bukan satu juta? Atau dari mana asal angka bahwa konsumsi beras turun, tapi pengeluaran rokok justru naik? Jawabannya: dari Susenas—Survei Sosial Ekonomi Nasional. Survei ini bukan sekadar tanya-jawab soal belanja rumah tangga. Ia adalah pondasi banyak kebijakan penting yang memengaruhi hidup jutaan warga.

Lebih dari Sekadar Tanya "Beli Apa Hari Ini"
Setiap bulan Maret dan September, petugas Badan Pusat Statistik/BPS (mitra statistik) menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, dari gang sempit di kota besar hingga desa-desa terpencil di pegunungan. Mereka tak hanya menanyakan apa yang dibeli, tapi juga berapa banyak, dengan uang berapa, dan dibeli di mana—apakah lewat warung dekat rumah, pasar tradisional, atau aplikasi online.
Data yang dikumpulkan sangat rinci: lebih dari 200 komoditas makanan, minuman, dan barang bukan makanan. Bahkan, konsumsi makanan siap saji seperti nasi goreng, sate, bubur ayam, hingga minuman teh kemasan pun dicatat. Tidak hanya itu, asal barang juga ditelusuri: dibeli, diberi, atau hasil sendiri.
Dari sana, pemerintah menghitung garis kemiskinan, tingkat ketimpangan (Gini Ratio), serta menganalisis perilaku konsumsi masyarakat. Inilah dasar dalam menentukan siapa yang layak mendapat bantuan sosial, seberapa besar inflasi terasa di rumah tangga, hingga bagaimana kebijakan pangan dirancang.
Di Balik Angka, Ada Wajah-Wajah Keluarga
Angka-angka dalam Susenas bukan angka mati. Mereka memotret keseharian yang nyata: seorang ibu yang mulai jarang membeli ikan karena harga naik, atau anak sekolah yang lebih sering sarapan mi instan ketimbang telur hingga mengapa sebagian rumah tangga masih bergantung pada hasil sendiri atau pemberian untuk makan sehari-hari. Data ini juga membuka mata: bagaimana pengeluaran rokok justru bisa lebih besar dibanding buah atau susu. Suatu sinyal soal tantangan gizi dan masa depan kesehatan masyarakat.
Yang lebih mutakhir, Susenas kini mencatat asal pembelian (online, offline, atau kombinasi). Ini membuka jalan untuk membaca bagaimana teknologi mengubah cara keluarga berbelanja dan mengakses pangan.
Tantangan di Balik Ketelitian: Dari Gizi yang Hilang hingga Beban Responden
Meski sangat rinci, Susenas belum menyentuh aspek yang lebih mendalam seperti kualitas gizi. Kita tahu berapa kilogram beras dikonsumsi, tapi tidak tahu apakah cukup kalori, protein, atau zat besi yang dikandung. Padahal, kita tengah menghadapi krisis stunting, anemia, dan malnutrisi tersembunyi (hidden hunger).
Instrumen yang kompleks juga jadi tantangan. Ratusan item yang harus diingat bisa membebani responden. Bagi keluarga dengan literasi rendah atau waktu terbatas, ini bukan hal mudah. Risiko jawaban asal atau lupa tentu bisa menurunkan kualitas data.
Selain itu, masih terbatasnya integrasi Susenas dengan informasi tentang sanitasi, air bersih, pendidikan, dan hunian membuat kita belum bisa menangkap gambaran utuh kesejahteraan. Padahal kesejahteraan bukan hanya soal pengeluaran, tetapi soal hidup yang sehat, layak, dan bermartabat.
Dari Dapur Rakyat ke Meja Kebijakan
Meski begitu, Susenas tetaplah alat yang sangat berharga. Ia telah jadi rujukan utama dalam banyak kebijakan nasional, dari RPJMN, penghitungan kemiskinan multidimensi, hingga pemantauan SDGs. Lembaga seperti Bappenas, World Bank, UNICEF, dan UNDP menjadikan data Susenas sebagai bahan baku utama untuk melihat ketimpangan, hingga kondisi anak-anak dan perempuan.
Susenas juga membantu kita memahami hal-hal yang mungkin tampak sepele tapi berdampak besar: kenapa keluarga lebih sering membeli mi instan dibanding ikan, atau kenapa bantuan sosial tidak selalu mengubah pola konsumsi secara signifikan.
Sayangnya, pemanfaatan itu belum merata. Di banyak ruang kebijakan, khususnya di daerah, Susenas masih dilihat sebagai dokumen teknokratis, bukan alat perencanaan. Padahal dengan estimasi sampai level kabupaten/kota, potensinya luar biasa untuk menyusun kebijakan yang presisi dan berdampak langsung.
Dengarkan Suara dari Dapur
Susenas bukan hanya harus digunakan lebih serius, tapi juga dimaknai secara lebih dalam. Sebab, data tidak pernah bicara sendiri. Ia perlu ditafsirkan dengan empati, ditindaklanjuti dengan kebijakan yang tepat sasaran, dan dibagikan secara terbuka agar dapat digunakan oleh lebih banyak aktor pembangunan.
Susenas adalah suara dari dapur-dapur rakyat. Ia bercerita tentang isi piring hari ini, isi dompet akhir bulan, dan pilihan sulit yang harus dibuat demi bertahan hidup. Ia tidak hanya bicara dalam angka, tapi menyuarakan kenyataan.
Di balik semua ini, ada kerja besar para mitra statistik, petugas lapangan, analis data, dan pengolah kebijakan yang patut diapresiasi atas dedikasinya menjembatani suara rakyat dengan negara.
Kini saatnya kita tidak hanya menggunakan Susenas lebih serius, tapi juga memaknainya lebih dalam. Karena di balik data itu, ada kehidupan dan masa depan jutaan keluarga Indonesia.


ditulis oleh:
Andri Yudhi Supriadi
Alumni Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, pemerhati sosial ekonomi